Saatnya berangkulan

DUA hari setelah Sri Mulyani Indrawati mengundurkan diri dari jabatan Menteri Keuangan RI, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat langsung membuat gebrakan, yakni merangkul Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang akrab disapa Ical.

Dirangkulnya bos partai yang memelopori pembentukan Pansus Angket Century DPR RI itu diputuskan dalam pertemuan yang dihadiri para ketua umum partai koalisi, menteri-menteri dari partai koalisi, dan ketua-ketua fraksi partai koalisi di DPR.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/5) malam, sepakat memermanenkan koalisi dalam format Sekretariat Bersama Partai Koalisi. "Koalisi diperkuat, bukan dirombak. Pertemuan parpol koalisi tadi malam (Kamis malam) sepakat membentuk Sekretariat Bersama Partai Koalisi,'' kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anas Urbaningrum di Jakarta, kemarin.

Adapun susunan Sekber Partai Koalisi, antara lain, ketua adalah SBY, ketua harian Aburizal Bakrie, dan sekretaris Syarief Hasan. "Ini adalah preseden sejarah pertama dan inisiatif politik yang cerdas dari SBY. Ini adalah sejarah awal berkoalisi yang terlembaga di Indonesia," kata kandidat Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Sekber akan berkantor di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat. "Sejak kemarin malam (Kamis malam) sudah resmi dibentuk secara permanen dan segera efektif menjalankan tugas-tugasnya," tuturnya.

Pembentukan sekber tak bermaksud penyeragaman. Akan tetapi, menurut Anas, itu bertujuan membina kerja sama politik yang sejati, yakni membangun pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif. "Dalam sekretariat gabungan koalisi akan dibahas dan disepakati isu-isu dan agenda strategis yang akan dilaksanakan bersama oleh seluruh parpol koalisi," ujarnya.

Koalisi sebelumnya dikoordinasikan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Menurut Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfidz, keinginan membentuk sekber dicetuskan dalam pertemuan di kediaman dinas Menteri Koperasi dan UKM yang juga Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan, Jalan Widya Chandra III, Kuningan, Jakarta Selatan, pekan silam.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu membahas berbagai masalah aktual, di antaranya kasus skandal bailout Century Rp6,7 triliun. "Kita ingin memperkuat koalisi, pemerintahan SBY harus efektif berjalan," ungkap Irgan.

Partai berlambang Kabah, menurutnya, sepakat proses politik kasus Century selesai. Itu dibuktikan dengan sikap partai yang tak mendukung hak menyatakan pendapat di parlemen. "PPP sepakat menyerahkannya (kasus Century) ke proses hukum."

Kasus Century diabaikan

Secara politik, menurut Anas, kasus Bank Century sudah selesai dan tak perlu lagi upaya untuk hak menyatakan pendapat. "Keputusan Rapat Paripurna DPR menyerahkan kasus Bank Century untuk diproses secara hukum oleh penegak hukum. Kan sudah diserahkan ke KPK," imbuhnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempersoalkan untung rugi dalam koalisi yang dipermanenkan sekalipun PKS tidak mendapat jatah pada tiga posisi penting sekretariat bersama koalisi. "Kami optimistis koalisi semakin kuat dalam jangka waktu panjang," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menuding Pansus Angket Bank Century diskenariokan untuk deal-deal politik, apalagi Golkar menyatakan tidak masalah kasus Century dipetieskan. "Ini membuat kami sangat kecewa. Selama ini kasus Century ini hiperbolis karena untuk kepentingan tertentu," kata Muzani, geram. (X-4)