Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) semakin yakin mengusulkan pemilihan gubernur lewat DPRD.
"Nanti usulan ini akan dimasukan dalam perubahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan akan dibahas dengan DPR. Apa saja pertimbangan pemerintah, nanti kita sampaikan itu," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sesaat sebelum meninggalkan kantornya di Medan Merdeka Barat menuju Kantor Presiden, Senin (12/4).
Gamawan pun melihat adanya masukan dari beberapa pihak yang menyatakan pemilihan langsung tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD 45 dan, sehingga pemilihan cukup satu lapis saja.
Gamawan beralasan pemilihan satu lapis ini dilakukan sebagai salah satu jawaban atas masalah biaya demokrasi yang tinggi dan sempat dikeluhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tidak hanya itu saja, Gamawan juga melihat seringnya alokasi dana sosial yang menjadi kedok para imncumbent untuk mendongkrak popularitas mereka.
"Apa lagi incumbent mencalonkan lagi. Terus nanti dana sosialisasi makin besar oleh dinas-dinas itu. Tiga tahun sebelum itu pasang baliho, itu kan pemerintah semua. Tapi kalau dipilih oleh DPRD, misalnya gubernur, tidak perlu dana itu lagi. Cukup dia setiap hari bergaul dengan DPRD. Untuk pemilihan langsung faktor popilaritas itu penting sehingga dana sosialisasi makin besar. Kita lakukan ini semata-mata untuk kesejahteraan rakyat," serunya.
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah tahun ini memncapai 244 daerah. Ke-244 daerah ini menghabiskan anggaran daerahnya mencapai Rp3,5 triliun. Gamawan pun melihat akibat pilkada ini, anggaran untuk sektor lainnya menjadi terpotonmg.
"Totalnya sekitar Rp3,5 triliun. Kita coba menghitung uang ini. Sebenarnya demokrasi itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau sebagian besar dana untuk aktivitas politik, maka yang lain akan semakin kecil. Karena satuan itu tidak akan beratambah. Kalau penyerpan untuk politik besar maka yang lain lain menjadi kecil. Ada kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ada banyak sekali yang kita biayai. Kalau porsi besar untuk politik, saya pikir anggaran untuk itu mengecil," paparnya.
Akibatnya Mendagri khawatir dana untuk membiayai kesejahteraan mengecil seiring dengan membesarnya biaya politik.
"Karena itu kita ada wacana bagaimana kalau, ada hal yang disederhanakan dengan pemilihamn satu lapis. Presiden juga sudah mengatakan kalau ini terlalu mahal."
Mantan Bupati Solok itu pun menmcontohkan penyelenggaran pemilihan kepala daerah di Jawa Timur yang menghabiskan anggaran daerah tersebut hingga Rp800 miliar.
"Makanya kalau pilkada tahun ini di 244 itu menghabiskan Rp3,5 triliun, gimana kalau semua daerah yang mencapai 524 daerah? Bisa-bisa menghabiskan Rp6-7 triliun. Itu baru biaya pemerintah, belum biaya calon," cetusnya sambil tertawa.
Tahun ini, ada 244 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Sebelumnya, banyak daerah yang mengalami masalah penyelenggaraan karena dananya tidak tersedia. (MI/ICH)
Gamawan beralasan pemilihan satu lapis ini dilakukan sebagai salah satu jawaban atas masalah biaya demokrasi yang tinggi dan sempat dikeluhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tidak hanya itu saja, Gamawan juga melihat seringnya alokasi dana sosial yang menjadi kedok para imncumbent untuk mendongkrak popularitas mereka.
"Apa lagi incumbent mencalonkan lagi. Terus nanti dana sosialisasi makin besar oleh dinas-dinas itu. Tiga tahun sebelum itu pasang baliho, itu kan pemerintah semua. Tapi kalau dipilih oleh DPRD, misalnya gubernur, tidak perlu dana itu lagi. Cukup dia setiap hari bergaul dengan DPRD. Untuk pemilihan langsung faktor popilaritas itu penting sehingga dana sosialisasi makin besar. Kita lakukan ini semata-mata untuk kesejahteraan rakyat," serunya.
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah tahun ini memncapai 244 daerah. Ke-244 daerah ini menghabiskan anggaran daerahnya mencapai Rp3,5 triliun. Gamawan pun melihat akibat pilkada ini, anggaran untuk sektor lainnya menjadi terpotonmg.
"Totalnya sekitar Rp3,5 triliun. Kita coba menghitung uang ini. Sebenarnya demokrasi itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau sebagian besar dana untuk aktivitas politik, maka yang lain akan semakin kecil. Karena satuan itu tidak akan beratambah. Kalau penyerpan untuk politik besar maka yang lain lain menjadi kecil. Ada kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ada banyak sekali yang kita biayai. Kalau porsi besar untuk politik, saya pikir anggaran untuk itu mengecil," paparnya.
Akibatnya Mendagri khawatir dana untuk membiayai kesejahteraan mengecil seiring dengan membesarnya biaya politik.
"Karena itu kita ada wacana bagaimana kalau, ada hal yang disederhanakan dengan pemilihamn satu lapis. Presiden juga sudah mengatakan kalau ini terlalu mahal."
Mantan Bupati Solok itu pun menmcontohkan penyelenggaran pemilihan kepala daerah di Jawa Timur yang menghabiskan anggaran daerah tersebut hingga Rp800 miliar.
"Makanya kalau pilkada tahun ini di 244 itu menghabiskan Rp3,5 triliun, gimana kalau semua daerah yang mencapai 524 daerah? Bisa-bisa menghabiskan Rp6-7 triliun. Itu baru biaya pemerintah, belum biaya calon," cetusnya sambil tertawa.
Tahun ini, ada 244 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Sebelumnya, banyak daerah yang mengalami masalah penyelenggaraan karena dananya tidak tersedia. (MI/ICH)
No comments:
Post a Comment